Halo semuanya pada artikel kali ini alafgani.web.id akan memberikan informasi seputar Apa Itu Sistem Pembayaran. langsung saja kita pahami terkait ini yuk!
Apa Itu Sistem Pembayaran?
Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri dari serangkaian aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari aktivitas ekonomi. Sistem ini muncul bersamaan dengan munculnya konsep ‘uang’ sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Secara umum, sistem pembayaran melalui tiga tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement).
source image(freepik.com)
Evolusi Sistem Pembayaran
Sistem Pembayaran terus mengalami perkembangan seiring dengan evolusi uang, dipengaruhi oleh tiga unsur utama: inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, serta kebijakan dari otoritas. Pada awalnya, alat pembayaran berupa sistem barter antara barang yang diperjualbelikan. Namun, muncul masalah ketika dua pihak tidak sepakat mengenai nilai tukar atau ketika salah satu pihak tidak memerlukan barang yang akan ditukar.
Untuk mengatasi permasalahan ini, manusia mulai mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang-barang dasar yang hampir diperlukan oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas antara tahun 900 hingga 6000 Sebelum Masehi (SM). Setelah pertanian berkembang, gandum, sayuran, dan tumbuhan juga mulai dijadikan sebagai uang komoditas.
Kemudian, sekitar tahun 1200 SM, uang primitif mulai digunakan, berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Di Tiongkok, orang mulai memproduksi tiruan kerang cowrie yang terbuat dari logam dan tembaga. Sekitar tahun 100 SM, potongan kulit rusa putih yang diwarnai dengan berbagai warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran.
Sistem Pembayaran Tunai
Secara umum, sistem pembayaran dapat dibedakan menjadi dua kategori: sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, yang terdiri dari uang kertas dan logam, sebagai alat untuk melakukan pembayaran.
Sistem Pembayaran Non Tunai
Sementara itu, dalam non-tunai, instrumen yang digunakan mencakup Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, serta uang elektronik (baik card based maupun server based). non-tunai ini dibagi menjadi dua jenis transaksi: transaksi nilai besar (wholesale) dan transaksi ritel.
Transaksi nilai besar memiliki karakteristik penting dan mendesak, mencakup transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai ticket size ≥ Rp1 Miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses transaksi ini adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Di sisi lain, transaksi ritel melibatkan transaksi antar individu dengan nilai ticket size < Rp1 Miliar, yang memiliki karakteristik nilai kecil dan frekuensi relatif tinggi. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia
Evolusi yang Dinamis
Sistem pembayaran di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan maju.
Dalam satu dekade terakhir, digitalisasi telah melanda kehidupan masyarakat, mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Instrumen sistem pembayaran pun semakin beragam dengan munculnya uang elektronik berbasis kartu (chip based) dan berbasis server (server based). Pola konsumsi masyarakat juga mulai bergeser, mendorong kebutuhan akan metode pembayaran yang mobile, cepat, dan aman melalui berbagai platform, seperti web, aplikasi mobile, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), dan SIM Toolkit (STK).
source image(freepik.com)
Perkembangan Sistem Pembayaran Saat Ini
Dinamika kehidupan masyarakat saat ini telah melahirkan pola pemikiran baru yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana yang cepat, aman, dan efisien, inovasi-inovasi dalam teknologi pembayaran pun semakin pesat muncul. Bank Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa setiap perkembangan dalam selalu mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan demi kelancaran dan keamanan operasional.
Menyadari kondisi tersebut, perkembangan tidak dapat dipisahkan dari inovasi-inovasi dalam infrastruktur teknologi. Saat ini, perkembangan sistem pembayaran di Indonesia fokus pada penguatan infrastruktur dan pengembangan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran, baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank, berlomba-lomba untuk mengembangkan. Peran lembaga selain bank (LSB) dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah LSB yang menjalin kerjasama dengan perbankan, baik sebagai penyedia jaringan maupun sebagai penerbit instrumen pembayaran tersebut.
Perkembangan Kebijakan Sistem Pembayaran
Orientasi kebijakan dan pengembangan telah mengalami pergeseran dalam satu dekade terakhir. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dari pengembangan infrastruktur yang dioperasikan langsung oleh Bank Indonesia menuju penataan regulasi dan kelembagaan dalam industri, terutama untuk sistem pembayaran ritel, yang tidak terlepas dari dampak semakin kuatnya arus digitalisasi.
Baca Juga: Mengenal Blockchain: Teknologi yang Mengubah Dunia
Dalam upaya mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses distribusi uang Rupiah terus diperkuat agar perekonomian dapat tumbuh secara merata. Struktur jaringan distribusi uang dioptimalkan dengan pengiriman melalui 12 depo kas yang berfungsi sebagai hub ke seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Bank Indonesia juga bekerja sama dengan POLRI dan TNI untuk mengawasi dan mengamankan jalur distribusi uang di seluruh wilayah NKRI. Layanan kas titipan terus ditingkatkan melalui sinergi dengan perbankan, termasuk mempercepat penarikan uang yang tidak layak edar. Pembukaan kas titipan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selain itu, layanan kas prima tetap dilaksanakan pada saat terjadi kondisi darurat atau bencana agar aktivitas perekonomian tetap berjalan.
Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia
Arus digitalisasi telah memasuki Indonesia dengan cepat, dan potensinya di masa depan semakin besar. Tren digitalisasi ini mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, serta mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk di sektor keuangan.
Dalam konteks ini, tren digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia membawa peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi digital dan inovasi memungkinkan terciptanya yang nyaman, cepat, dan efisien, serta membuka peluang untuk inklusivitas ekonomi-keuangan. Namun, kemajuan ini tidak terlepas dari risiko, seperti keamanan siber, pencucian uang, pendanaan terorisme (AML-CFT), dan perlindungan data. Selain itu, kecenderungan penguasaan ekosistem digital dapat mengarah pada dominasi pasar dan penyalahgunaan data yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko signifikan lainnya adalah potensi hilangnya peran konvensional perbankan dan meningkatnya shadow banking, yang dapat berujung pada terganggunya efektivitas kebijakan moneter.
Dalam era digital yang terus berkembang, sistem pembayaran memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi transaksi masyarakat. Transformasi dari tunai ke non-tunai, serta inovasi teknologi yang muncul, memberikan kemudahan dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, bersama dengan peluang tersebut, hadir juga berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti keamanan siber dan perlindungan data.
Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat—untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Dengan kerjasama yang erat, penguatan regulasi, dan kesadaran akan risiko, kita dapat memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga inklusif, sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ke depan, dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat, kita dapat membangun yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu memperkuat perekonomian nasional dan memberikan landasan yang kokoh bagi kemajuan ekonomi di masa depan.